Saturday, April 29, 2006

Berpendapat, berkomentar, dan RUU APP

Sebetulnya saya berencana untuk tidak menulis posting lain tentang RUU APP. Karena, pertama, walaupun saya membaca draft RUU tersebut, saya tidak merasa pakar dalam hal bahasa hukum, sehingga komentar2 saya adalah komentar orang awam. Kedua, sangat sulit untuk menuliskan pendapat tentang hal ini tanpa ada resiko disalahpahami. Masalah RUU APP adalah masalah yang sensitif sehingga banyak orang yang 'salah' membaca pesan yang saya sampaikan secara tulisan.

Namun, setelah saya amati, 2 posting saya terdahulu yang menyangkut RUU APP ternyata terus-menerus mendapatkan komentar. Bahkan sudah terjadi perang komentar di blog saya, tanpa saya terlibat langsung di dalam-nya. Beberapa kawan yang menolak RUU, seperti Myr dan Rini, adalah kawan lama saya, dan mereka jelas menunjukkan identitasnya. Pihak-pihak yang mengeritik penolak RUU, kebanyakan tidak menuliskan identitas (dengan pengecualian 1-2 orang).

Saya tidak keberatan blog saya dipakai untuk berdiskusi atau bahkan berdebat. Saya rasa itulah gunanya 'ruang publik'. Hanya saja, akhir-akhir ini beberapa komentar cenderung menyerang secara personal. Membuat saya sedih. Seandainya saya bisa cuek ketika diserang secara personal lewat komentar dari orang-orang yang tidak saya kenal, alangkah senangnya. Tapi saya ternyata masih juga emosional. Sedih pas dituduh yang tidak-tidak. Karena saya tidak bisa cuek, makanya saya menulis posting yang satu ini.

Saya sedih, karena saya merasa pesan saya 'salah' dibaca. Misalnya, saya tidak pernah merasa saya menyebutkan bahwa blog atau tulisan saya ilmiah (jelas-jelas kebanyakan posting saya disini adalah cerita2 spontan, malah ada yang cuma tentang mimpi belaka), dan saya juga tidak klaim bahwa tulisan saya paling benar. Saya hanya blogger yang menuliskan pendapat atau uneg-uneg saya di ruang virtual yang bersifat publik. Ada komentator yang mempermasalahkan tentang keberadaan saya yang di luar Indonesia dan soal pendidikan saya. Ini sangat personal. Walaupun kebetulan saya sekarang ada di luar negeri, saya tidak merasa lebih dari yang sekolah di dalam negeri. Saya juga tidak merasa saya lebih pintar cuma karena saya mendapat kesempatan untuk studi lanjut. Lagian dalam posting saya tentang RUU saya tidak menyangkut-pautkan pendapat saya dengan latar belakang pendidikan dan lokasi dimana saya berada. Memang ada komentar-komentar seputar itu, tapi jelas saya tidak ambil bagian dalam diskusi tentang itu (coba dilihat lagi, siapa yang komentar dan bagaimana isi komentarnya).

Dalam posting ini saya ingin menghimbau rekan-rekan untuk membaca dengan hati-hati. Saya memang tidak mendukung RUU APP. Cukup jelas bahwa saya menolak. Tapi menolak RUU APP bukan berarti mendukung pornografi/pornoaksi. Saya tentu saja menolak pornografi/pornoaksi. Saya juga tidak mendukung para perempuan untuk berpakaian semi-telanjang di jalanan. Saya tidak mendukung siapapun untuk berjualan VCD porno di jalanan. Masalahnya tidak sesederhana itu.

Saya tidak mendukung RUU APP karena saya tidak melihat RUU APP (setelah membaca dengan seksama draft-nya) sebagai alat yang efektif untuk memberantas pornografi/pornoaksi dan pada saat yang sama malah bisa disalahgunakan sebagai alat yang represif (sejarah membuktikan bagaimana negara bisa semena-mena dalam memakai hukum).

Ok. Begitu penjelasan saya. Ini akan jadi posting terakhir saya yang berkaitan dengan RUU APP. Saya menghargai semua pendapat. Yang mendukung atau menolak, semua berhak mengemukakan pendapat. Karena ini ruang publik, saya berhak mengemukakan pendapat saya. Dan saya mohon tidak ada serangan-serangan yang bersifat personal yang cuma berdasarkan asumsi dan dugaan-dugaan saja.

Salam.

catatan:
1. Soal puisi saya, itu kan satire. Membacanya ya harus dalam satire mode juga.
2. Bagi yang bermasalah dengan komentator yang lain, saya tidak akan mencampuri
3. Khusus buat Myr, gile deh..... gara-gara nickname elu mirip sama gue, jadi gue disangka ngomentarin diri sendiri! Duh! Tanggung jawab! (but you're still my friend, of course...:P).
4. Untuk kedua belah pihak, baik yang pro maupun yang anti, coba baca dulu draft-nya, baru komentar.

11 comments:

Anonymous said...

TEh Mer berarti yg lucu Myr temennya ya hihi aku baca2 seeh ternyata dia itu ngomentarin orang yg komen padahal bukan ditujukan pd dia ky ini..

>>>utk sang anonoh eh..anonim (2:52 am)

anda preaching panjang lebar ttg moral dan hukum tapi ga berani posting identity? jangan2 bagi anda personal identity jg termasuk pornografi?

emang anda tau saya? silakan uji kalau berani. mau di mana? di sini, di blog saya, japri? di tempat umum aja ya biar lebih obyektif. syaratnya cuma satu: your true identity. saya ngga meladeni diskusi dg para pengecuts

informasi penting:
saya ngga tinggal di indonesia, dan mer juga, so samasekali tidak tersentuh RUU yg anda banggakan itu, apalagi sampai mesti kehilangan job segala..hehehe! masih perlu dibahas titik2nya?

ngomong2 soal job..ya selamat nge-job aja mengasong RUU ini. manipulasi human right, human freedom, politisir semua itu atas nama moral.

PhD? sistem pengujian anda seperti apa?

>>>Myr said...
alo rin, kabar baik..hehehe..pa kabar juga say? legitimasi formal bikin si anonoh di atas silau rupanya :) gimana coba, padahal PhD = Doctor of Philosophy. metoda apapun yg dipakai jika org2 tsb GAGAL melihat ESENSI, they're LOOSER.

ngga usah berlindung dibalik azas2 hukum kalo ngga ngerti prinsip yurisprudensi-nya, sungguh norak, tdk cerdas, dan malah mengaburkan inti masalah di mata orang awam (kecuali jika anda penganut prinsip "kalau bisa diperumit kenapa mesti dipermudah?").

be smart, KISS !! - Keep it Simple Stupid :))

seorang teman lama, jaman duluuu bgt, menjwb pertanyaan saya kenapa dia pilih bidang hukum: y.i karena mencari KEADILAN. sayang..dia kecewa karena sistem hukum yang dia temui hanya berorientasi pada KETERTIBAN, which is bukan keadilan yang sesungguhnya.

btw..mer, rin, temen2 yg lain, out of topic, gue nemu artikel bagus nih

http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=410


tuh kan jd ky mba mer yg ngomentarin yaaa....lucu ..mba myr mba myr hihihi ngomong stupid lagi ,kasar nyaaaaaa hihi GR doank mba Myr...orang ngomong ke siapa yaaa

Anonymous said...

Legal Opinion: Urgensi RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi

Tim Pengajar FHUI -Depok
Fatmawati, SH. MH.
Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si.
Yetty Komalasari Dewi, SH. M.Li.

Dalam ilmu hukum dipelajari tentang kaedah hukum (dalam arti luas). Kaedah hukum (dalam arti luas) lazimnya diartikan sebagai peraturan, baik tertulis maupun lisan, yang mengatur bagaimana seyogyanya kita (suatu masyarakat) berbuat atau tidak berbuat. Kaedah hukum (dalam arti luas) meliputi asas-asas hukum, kaedah hukum dalam arti sempit atau nilai (norma), dan peraturan hukum kongkrit.

Asas-asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, merupakan latar belakang peraturan hukum konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Sementara itu, kaedah hukum dalam arti sempit atau nilai (norma)
merupakan perumusan suatu pandangan obyektif mengenai penilaian atau sikap yang seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang atau dianjurkan untuk dijalankan (merupakan nilai yang bersifat lebih kongkrit dari asas hukum).

Berkaitan dengan RUU Pornografi dan Pornoaksi, berdasarkan argumentasi yuridis (perspektif ilmu hukum), maka RUU ini memiliki dasar pembenar sebagai berikut:

1. Berdasarkan asas Lex Specialis Derogat Legi

Generalis, maka RUU ini nantinya akan berlaku sebagai hukum khusus, yang akan mengesampingkan hukum umum (dalam hal ini adalah KUHP) jika terdapat pertentangan diantara keduanya. Hal ini sudah banyak terjadi dalam UU di R.I., sebagai contoh adalah UU Kesehatan sebagai lex specialis (hukum yang khusus) dengan KUHP sebagai lex generalis (hukum yang umum). Dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan diatur perihal diperbolehkannya aborsi atas indikasi medis, yaitu dalam keadaan darurat yang membahayakan jiwa ibu hamil dan atau janinnya. Berbeda dengan UU Kesehatan, KUHP sama sekali tidak memperkenankan tindakan aborsi, apapun bentuk dan alasannya. Artinya dalam hal ini, jika terjadi suatu kasus aborsi atas indikasi medis (seperti diatas), berdasarkan asas Lex Specialis derogate Legi Generalis, maka yang berlaku adalah UU Kesehatan dan bukan KUHP;

2. Berdasarkan asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori

Maka RUU ini nantinya akan menjadi hukum yang disahkan belakangan, yang akan menghilangkan hukum yang berlaku terlebih dahulu (KUHP) jika terjadi pertentangan diantara keduanya.

Sedangkan berdasarkan argumentasi logis, maka RUU ini dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

* Pornografi dan Pornoaksi yang marak belakangan ini tidak saja membawa korban (victim) orang dewasa tetapi juga anak-anak. Dalam kaitan ini, UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 tidak menyinggung sedikit-pun tentang masalah pornografi anak (child-pornography). Namun mengatur (senada dengan Convention on the rights of the Child 1989) bahwa anak wajib dilindungi dari ‘bahan-bahan dan material’ yang illicit dan membahayakan perkembangan jiwa dan masa depannya. Pornografi adalah satu bentuk illicit materials yang dapat membahayakan perkembangan jiwa anak. Oleh karena itu, diperlukan suatu dasar hukum untuk melindungi anak-anak dari masalah pornografi.

* UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, tidak memiliki klausul yang cukup melindungi pers dan khalayak dari penyalahgunaan pornografi.

* UU tentang Penyiaran No. 32 tahun 2002 juga tidak banyak mengatur dan melindungi khalayak penyiar dan pemirsa dari penyalahgunaan pornografi dan pornoaksi.

* Secara fitrah manusia memang memiliki kebutuhan seksual dan tidak ada seorangpun yang berhak mengambil hak dasar ini. Namun demikian, bagaimana menggunakan kebutuhan seksual ini agar tidak memberikan dampak yang negative terhadap masyarakat luas, tentu saja perlu diatur. Sebagai perbandingan, USA yang memiliki nilai-nilai budaya yang cenderung lebih ‘permissive’ dibandingkan Indonesia, misalnya, memiliki Child Obscenity and Pornography Prevention Act of 2002. Di Inggris ada Obscene Publications Act 1959, dan Obscene Publications Act 1964 yang masih berlaku sampai sekarang, yang mengatur dan membatasi substansi atau gagasan dalam media yang mengarah kepada pornografi.

Di dalam sistem hukum Civil Law (European Continental), UU berperan dalam pembentukan hukum. Salah satu tujuan pembentukan hukum (UU) adalah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara anggota masyarakat (pemutus perselisihan). Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa seiring dengan kemajuan zaman, kehidupan masyarakat-pun mengalami perubahan. Oleh karenanya, hukum-pun harus mengikuti perubahan/perkembangan masyarakat agar hukum mampu menjalankan fungsinya tersebut.

Artinya, jika hukum tidak diubah sesuai dengan perkembangan masyarakat-nya, maka hukum menjadi mati dan tidak mampu mengatasi masalah sosial yang terjadi/muncul dalam suatu masyarakat. Masalah pornografi dan pornoaksi mungkin dulu belum dianggap atau dinilai penting, namun demikian beberapa tahun belakangan ini, seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informatika, masalah tersebut telah memberikan dampak social yang sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia.

Dalam kaitannya dengan RUU ini, walaupun menurut sebagian orang masalah pornografi dan pornoaksi dapat diselesaikan oleh KUHP khususnya pasal 281 dan 282, namun apabila dicermati sebenarnya pasal-pasal tersebut pun masih memiliki beberapa kelemahan, yaitu tentang kriteria kesusilaan dan tentang ancaman hukuman. Kedua-nya dapat dijelaskan sebagai berikut:

* Kriteria Kesusilaan. KUHP tidak memberikan definisi atau batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan ‘kesusilaan’. Tentu saja hal ini menyebabkan terjadinya ‘multitafsir’ terhadap pengertian kesusilaan, dengan kata lain, kapan seseorang disebut telah bertingkah laku susila atau asusila (melanggar susila). Terjadinya penafsiran yang berbeda terhadap suatu ketentuan dalam UU seharusnya tidak boleh terjadi karena ini menyebabkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, jika RUU Pornografi dan Pornoaksi justru memberikan pengertian dan batasan yang lebih jelas atau detail, seharusnya secara logis hal ini dapat dibenarkan. Logikanya, suatu peraturan yang lebih jelas atau detail justru akan menghindari terjadinya ketidakpastian hukum dan menghindari implementasi yang sewenang-wenang dari aparat penegak hukum (non-arbitrary implementation).
Dan jika kepastian hukum justru dapat tercapai dengan adanya RUU ini, maka seharusnya kita mendukungnya.

* Ancaman Hukuman. Ancaman hukuman yang terdapat pada pasal 281 dan 282 KUHP sangat ringan. Kedua pasal tersebut yang dianggap oleh sebagian orang sudah cukup untuk mengatasi atau mengantisipasi masalah pornografi dan pornoaksi, hanya memberikan maksimal hukuman penjara 2 tahun 8 bulan dan maksimal denda Rp. 75.000 (lihat pasal 282 ayat 3). Jika tujuan dijatuhkan-nya hukuman adalah untuk mencegah orang untuk melakukan perbuatan tersebut, jelas hukuman maksimal penjara dan denda seperti diatas (2 tahun 8 bulan dan 75.000), tidak akan memberikan dampak apapun pada pelakunya. Ancaman hukuman tersebut tidak memiliki nilai yang signifikan sama sekali untuk ukuran sekarang.

Berdasarkan paparan di atas, sebenarnya RUU APP ini memiliki cukup legitimasi baik dari sisi yuridis maupun sosiologis. Hanya saja, disarankan untuk lebih memperbanyak atau memperkuat argumentasi yuridis bahwa RUU ini memang dibutuhkan walaupun telah diatur secara tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan (argumentasi kelebihan RUU ini dibandingkan pengaturan yang telah ada). Sebagai contoh, UU Kesehatan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Disamping itu ada juga UU KDRT, yang sebenarnya secara substansi telah diatur dalam KUHP, tetapi toh dapat diberlakukan UU KDRT karena memiliki argumentasi logis yang merubah kekerasan dalam rumah tangga dari delik aduan (dalam KUHP) menjadi delik biasa (dapat dilaporkan oleh siapa saja yang melihat atau mengetahui peristiwa tersebut).

Kemudian, harus diakui bahwa ada beberapa rumusan yang belum ‘pas betul’ dengan tujuan pembentukan RUU ini, yaitu antara lain rumusan/ definisi tentang ‘pornoaksi’. Karena dalam pelbagai literature agak sulit secara legal formal untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ‘pornoaksi’. Sedangkan, definisi ‘pornografi’ sudah lumayan ter-cover dalam RUU APP, di –mix dengan definisi pada UU sejenis di negara lain dan encyclopedia. Maka, suatu studi yang lebih kritis tentang ‘pornoaksi’ amat perlu dilakukan.

Untuk keberlakuan RUU APP ini, dapat mengikuti metode pemberlakuan UU Lalu Lintas (penggunaan seat-belt), dimana diberikan cukup waktu untuk sosialisasi RUU ini, atau masa transisi, dan setelah sekian tahun (misal 2 atau 3 tahun), baru-lah RUU ini diberlakukan secara penuh.

Wilayah Perdebatan dan Kontroversi

Selama ini wilayah perdebatan dan kontroversi yang paling banyak diungkap oleh para pengkritisi RUU APP ini adalah :

* Apakah pornografi dan pornoaksi adalah issue public atau issue privat yang berarti termasuk ranah publik-kah atau ranah privat?

* Apakah pornografi dan pornoaksi ada dalam wilayah persepsi yang berarti masuk dalam ranah moral dan agama (yang berarti pelanggaran terhadapnya hanya dapat dikenakan sanksi moral atau sanksi agama) ataukah masuk dalam ranah hukum public dan kenegaraan yang berarti dapat dikenakan sanksi hukum yang mengikat dan memaksa (sanksi pidana).

* Apakah pelarangan terhadap pornografi dan pornoaksi adalah suatu bentuk pelanggaran HAM terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan pers ataukah justru perlindungan terhadap pers yang sehat dan edukatif dan perlindungan terhadap anak dan khalayak penikmat pers dan media.

* Apakah pelarangan terhadap pornografi atau pornoaksi adalah suara dari mayoritas masyarakat ataukah semata-mata ‘pemaksaan’ issue dari ‘kelompok-kelompok tertentu’ saja atau bahkan sebagai ‘pintu masuk pemberlakuan syari’at Islam di Indonesia’?

* Apakah pornografi memang harus diatur dengan Undang-Undang, atau cukup diserahkan pada UU yang ada saja (jawabannya ada di atas).

* Apakah pelarangan pornografi dan pornoaksi tidak akan menimbulkan viktimisasi terhadap perempuan ataukah malah menimbulkan viktimisasi perempuan?

Menurut hemat kami, keberatan-keberatan tersebut harus disikapi dengan proporsional. Ada memang ranah yang harus diseimbangkan, bahwasanya pelanggaran pornografi misalnya tidak boleh sekali-sekali melanggar hak anak dan perempuan. Bahwasanya pornografi disini aktornya adalah laki-laki dan perempuan, tidak hanya perempuan, sehingga kekhwatiran terhadap viktimisasi terhadap perempuan mestinya tak usah terjadi. Bahwasanya pornografi memang harus diatur dengan UU karena ketidakdigdayaan UU yang ada. Juga, karena di negara-negara barat saja pornografi memiliki pengaturan tersendiri. Dan, bahwasanya RUU APP ini bukan agenda sektarian kelompok-kelompok tertentu saja (apalagi sebagai pintu masuk Syari’at Islam seperti selama ini dikhawatirkan khalayak penolak dan pengamat asing), melainkan lahir dari suatu kebutuhan untuk menciptakan media yang sehat dan edukatif disamping sebagai legislasi yang menjamin perlindungan terhadap masyarakat, utamanya anak-anak dan kaum perempuan dari penyalahgunaan pornografi dan pornoaksi.

Yang terakhir, suatu RUU semestinya harus mencerminkan keadilan dan kepastian hukum (justice and certainty of law), maka suatu studi mendalam diiringi proses penyusunan yang aspiratif (akomodatif terhadap suara-suara dan kebutuhan dalam masyarakat maupun pemerintah) sudah semestinya dilakukan.
Wallahua’lam

Depok, 8 Maret 2006

Disclaimer : Legal opinion ini adalah pendapat para pengajar tersebut di atas dan tidak mewakili institusi

Erna said...

Perempuan Menggugat

Seberapa banyak sih perempuan yang tidak merasa secure dengan adanya RUU APP bila dibandingkan dgn perempuan Indonesia seluruhnya ? Jelas segelintir wanita tsb tidak merasa secure, wong mereka terbiasa dengan mempertontonkan sensualitas mereka di ranah publik. Bahkan periuk nasinya dari hasil mempertontonkan tubuhnya tsb.

Justru mereka lah yang merendahkan derajat perempuan Indonesia. Tapi mereka dgn lantangnya menyuarakan seakan-akan mewakili perempuan Indonesia seluruhnya.

Selain itu mereka juga beralasan RUU APP sangat diskriminatif thd perempuan, krn perempuan dianggap sbg objek dan pelaku pornografi.

Coba lihat lagi RUU APP, dalam pasal-pasal TIDAK SAMA SEKALI mengatakan perempuan/wanita.
Kecuali di penjelasan, dijelaskan bagian-bagian sensualitas. Sekarang perempuan dan laki-laki memang secara fisik berbeda khan ? Tidak mungkin kita berargumen dgn persamaan gender utk masalah ini. Bentuk tubuh perempuan dan laki-laki jelas berbeda, begitu pula bagian-bagian yang membangkitkan birahi juga berbeda.

Bila mereka mempertentangkannya, harusnya mereka menggugat TUHAN !
Kenapa perempuan diberikan bentuk tubuh seperti ini ?
Kenapa perempuan mempunyai banyak sekali bagian tubuh yang indah dan sensual yang menarik hasrat kaum laki-laki ?
Kenapa diciptakan gender yang berbeda ? Kenapa tidak hanya satu gender saja, sehingga kaum perempuan tidak perlu capek-capek memperjuangkan persamaan gender dalam segala hal, termasuk bentuk fisik ?
Kenapa perempuan diciptakan ?
Kenapa perempuan (Hawa) diciptakan dari tulang rusuk laki-laki (Adam) ?

Perempuan dan laki-laki dikaruniai hasrat/birahi dalam memandang lawan jenisnya. Dan perempuan dikaruniai lebih banyak bagian tubuh yang indah yang menarik bagi kaum laki-laki. Saya setuju bahwa tubuh perempuan itu mengandung nilai seni dan sensualitas yang tinggi bila di pandang oleh kaum laki-laki yang normal maka hasrat kaum laki-laki itu akan terpancing.

Tapi pertanyaannya apakah itu harus dipertontonkan ke ranah publik ? Yang jelas itu men-drive hasrat birahi kaum laki-laki.
Apakah mereka berhak menjual bentuk tubuhnya untuk diperlihatkan ke kaum laki-laki hidung belang ?
Apakah kita wajib melindungi kaum perempuan yang justru merendahkan kaum perempuan itu sendiri ?

RUU APP BUKAN menyeragamkan budaya, BUKAN menyeragamkan dalam berpakaian, BUKAN untuk memaksakan aturan suatu agama.
RUU APP dapat mengangkat suatu kaum/suku yang masih berpakaian / pola hidup yang tertinggal dan kurang beradab, bukan untuk menangkapnya, kenapa ? Karena mereka bukan dgn sengaja mempertontonkannya. Tapi ini merupakan tugas kita untuk menjadikan mereka lebih beradab dalam era globalisasi ini

RUU APP ini justru utk mendefinisikan Pornografi dan Pornoaksi krn di UU yang ada tidak jelas batasan melanggar kesusilaan.
RUU APP ini hanya meminta warga negaranya berpakaian secara sopan, tidak untuk memancing birahi lawan jenisnya (baik laki-laki dan perempuan)
RUU APP melindungi kaum perempuan Indonesia dari pihak-pihak yang justru merendahkan kaum perempuan dengan dijadikan objek yang laku dijual dan dibeli oleh kaum laki-laki hidung belang.
RUU APP melindungi moral anak-anak kita dari bahaya pornografi yang nantinya mereka tidak fokus dalam belajar dan membangun masa depan bangsa dengan keilmuannya bukan dengan mempertontonkan tubuhnya atau bahkan melacurkan dirinya.

Janganlah kalian EGOIS karena saat ini kita dapat menikmati keindahan tubuh perempuan.
Janganlah kalian EGOIS karena saat ini job order untuk tampil dan terkenal dengan mempertontonkan tubuh kalian.
Janganlah kalian mengeruk profit dari mempertontonkan tubuh perempuan yang justru menghinakan/merendahkan kaum perempuan.

Lihatlah masa depan bangsa... lihatlah masa depan anak-anak bangsa yang masih lucu dan lugu dan mereka sedang giat belajar.
Jangan ganggu dan usik mereka oleh media pornografi.
Jangan hina harga diri mereka ketika mereka tahu ibunya mempertontonkan keindahan tubuhnya demi kaum lelaki.

Bila mereka terganggu, mereka tidak akan fokus belajar demi ilmu untuk masa depan mereka dan masa depan bangsa.
Mereka akan terjerumus ke fantasi mereka dengan melihat media pornografi akhirnya mereka akan terjerumus ke dalam dunia free sex.
Akhirnya perempuan juga yang akan menjadi korban: hamil. Dan berikutnya perbuatan dosa lagi yang mereka lakukan, yaitu Aborsi
Atau lahir seorang anak yang tidak diketahui Bapaknya, atau Bapaknya tidak bertanggung jawab.
Kasihan kaum perempuan bila menanggung beban seperti itu.

Apakah mereka bisa membangun negaranya ?

Tanggung jawab siapakah ini ?

Jelas tanggung jawab kita sekarang ini. Sama seperti kita memberantas Narkoba agar kita tidak hilang generasi penerus. Sama seperti kita mempertahankan Sumber Daya Alam untuk anak cucu kita kelak. Sama dengan menyelesaikan hutang negara agar anak kita tidak terbebani oleh hutang negara. Sama dengan kita melestarikan hutan saat ini demi anak cucu kita.

Cikgu Taman kanak-kanak said...

assalamulaikum mba..

moga mba sihat2 sahaja di sana.ini posting ke 2 saya.opss..mahu perkenalkan diri dahulu.saya orang malaysia.jauh nun di seberang laut sana.sudah mba datang ke malaysia?banyak tempat yang menarik di sini(mode promosi)

saya tertarik dengan tulisan mba.walaupun santai,ia cukup menarik perhatian ramai org.hehehe.

tentang RUU APP,saya sudah ikuti sejak lama.banyak reaksi yang timbul.ini fenomena biasa.ini kebebasan bersuara.sama ada yang benar atau pun salah,masing2 ada pandangan/opini tersendiri.

di dalam perbincangan,tiada masalah dalam mengeluarkan idea.tetapi dalam menetapkan keputusan,adalah menjadi kewajipan kita untuk memilih yang terbaik,dari segi hujjah dan rasionalnya.

kadang2 kita rasa pelik juga.kerana masyarakat tidak siap,tetapi undang2 sudah ada,akhirnya tidak efisien juga.

kadang2 juga,walaupun undang2 tidak ada,tetapi masyarakat sudah memahami erti kata peradaban yang benar,bersih,dan menjaga kehormatan gender,jadilah masyarakat itu masyarakat yang kuat.


soal undang2,adalah masalah penguatkuasaan.untuk menjaga manusia yang fitrahnya seing lupa dan tersilap.itu sahaja.

haa..dalam bicara ilmu agama,memang islam membebaskan akal fikiran.tetapi dalam soal hukum,harus juga check kepada ahlinya yang specialis.

sekadar untuk santai2,itu dibenarkan.tp kita ,ba,harus juga bertanggungjawab dengan tulisan kita.mana tahu,ia menjadi ikutan/trend bagi pembaca.


kepada mba merlyna,selamat berkenalan.moga kita dapat bertukar2 fikiran di samping menguatkan ikatan bahasa serumpun(senyum)

salam hormat dari saya.wassalam

tikus_musim_panas@yahoo.com.

ime' said...

heheheh... aku juga bukan orang hukum, dan aku juga bukan orang yang mendukung ataupun menolak, dalam artian... netral. diberlakukan silahkan, tidak diberlakukan juga silahkan.

karena menurutku, hukum itu mau diberlakukan atau tidak diberlakukan, tidak akan MUTLAK mengubah MENTAL manusia. contoh sederhana, liat aja rambu lalu lintas, udah jelas-jelas ada disitu, dilanggar juga. itu kan udah bicara soal mental dan bukan soal hukum. jadi, kalo' diberlakukan, apakah akan menjamin bahwa pornografi dan pornoaksi hilang?

bangsa ini bukan rusak hukumnya, bangsa ini itu 'rusak' mentalnya. dan karena hukum itu dibuat manusia, maka, jika manusia yang membuat hukum itu mentalnya rusak, ya hukum pun akan rusak. as simple as that...

terkadang kita hanya memapas buah pikiran yang menurut kita 'negatif', tapi pernahkah kita memapas pohon pikiran negatif kita sampai ke akarnya? i don't think many of us do that...

kesimpulannya apa? hehehe... pikir aja sendiri, kalau memang punya MENTAL MAU BERPIKIR :)

*nggak bermaksud kasar lho, cuman memang kita kadang-kadang harus duduk, diam dan berpikir sebelum 'mencerca' kata-kata orang lain, biar gak salah kaprah*

oh iya, saya berdomisili di Indonesia.

makan bakso di pesawat dari sini sampai dilli, so what dengan domisili????

Dyah said...

Mer, sabar ya. Kalo banyak yang mampir dan komentar di blog ini berarti kamu banyak fans-nya. Kalo gak beda pendapat ya bukan demokrasi katanya..

Kalo di Indosiar setiap Senin ada acara Republik BBM (benar - benar mabok) seru dech...Disitu dibahas topik2 yang lagi trend seperti hub Ind-Australia, tarif listrik yang naik terus, flu burung dsb. Kalo topik pornografi belum lihat sich. Perlu kali tuch diusulin. Coba dech buka website www.indosiar.com. Acara ini dimotori oleh Effendy Ghazaly, Taufik (Presiden BBM) Kelik (Wapres) dan Deny (moderator).

Anonymous said...

buat mba Ime hihi mba ime orang udah ada lalin aja diterobos gimana ga ada lalin...tabrakan donk mba ancuuur hihi yg realistis atuh mba klo bikin persamaan hihihi

christine said...

Boleh ikutan comment ya....

Jujur aja saya pribadi gak setuju dengan RUU APP yang lagi hot-hotnya diperbincangkan. Apasih artinya Hak Asasi Manusia kalau cara kita ber-expresi dibatasi. Dunia seni akan monoton.

Kalau tubuh wanita indah, itu kan bukan salahnya itu wanita. Tapi itu anugerah Tuhan. Yang saya tau kita mesti spread keindahan dimana-mana so biar hidup lebih meriah tapi jangan over-dosis.

Saya juga bingung kalau cara wanita berpakaian bisa membuat 'ON' laki-laki. Menurut saya bukan cara berpakaiannya yang salah. Saya yakin wanita indonesia masih normal-normal aja koq. Gak mungkinlah mereka pakai bikini di mal atau minim di tempat umum. Pls, janganlah judge wanita indonesia seperti itu.

Sepertinya RUU APP bukan cara ampuh buat menghapuskan pornografi & pornoaksi. Mending buat alat untuk cuci otak yang kotor. Buat cuci otak para laki-laki yang gaungnya keras menyuarakan RUU itu tapi juga gatel dibelakang, kawinin banyak perempuan.

Intropeksi diri masing-masing, buat indonesia lebih hidup tanpa terkungkung dengan embel-embel yang saya pikir gak perlu. Negara ini indah, jangan redupkan keindahannya.

PEACE FOR ALL ..... ;)

Anonymous said...

gua jujur aja benciii banget nih ama ruu APP dan apalagi pendukungnya, buat gua dia org tuh begooo semua dan munafik alias manusia2 yang gak usah ada lah.

eh lo org yang dukung, gua mau tantang otak2 lo yang dungu. emank apa salahnya sih perempuan kalo sedikit terbuka, hahhhhh. pake suruh perempuan tutupin badannya sampe 100%, emank itu akan hilangin pornografi?? dasar bego. sekarang jaman udah maju, lo mau suruh perempuan gitu, dunia fashion mau jadi apa?? sekarang juga ada internet. malah makin dilarang, org malah bisa makin gila. udah gitu bagaimana dengan wisatawan manca negara?? lagian emank siapa yang salah kalo misalkan wanita pake rok mini??

dasar bego, semua org di dunia pake rok mini aja lo org salahin.

dasar manusia2 munafik . bangsat. egois. dasar emank moral lo aja bejat, masih salahin perempuan.

mer, saya dukung anda. nih dia org yang dukung ruu app, pikir dia org suci, padahal dia tuh manusia yang lebih bangsat dr iblis.

Anonymous said...

GUEW juga dukung bgt soal penolakan APP ini. masalahnya, ini tuh bukannya bikin indo tambah bgs, malah tambah mundur. bayangin aja, masa wanita terus sih yang di jadiin objek? ga mikir apa, kita mua pake ampe tertutup banget tapi kalau para lelaki yang otaknya emang dasar 'ngeres' juga ga bisa diapa2in kan? wanita tetep aja jadi korban kan? swo, ga masalah lah yg namanya pake tanktop ato rok mini, klo ga apa gunamnya fashion n jaman modern ini? kita ga mau tambah mundur kan. ambil contoh di negara bule, mereka byk bgt tuh yg kmn2 pake bikini, tp apa? di colek dikit yang nyolek masuk penjara lho, serius deh gue pernah liat dengan mata kepala sendiri. nah, harusnya tuh UU seperti itu tuh yg diberlakuin di indo klo spt kata mereka, mau lindungi wanita, btul kan? contoh lagi, di arab semua cuma keliatan mata, tp apa? TKI kita sering bgt diperkosa. brarti pornoaksi ga melihat dari sudut pandang fashion donk. ini semua balik lagi ke kaum pria, ampe batas mana mnrt mrk porno itu. jadi, buat para pendukung, pls jangan muna deh. lo pada muklutnya doank ngedukung, emank lo pada berani jamin lo ga pernah melakukan apa yg berhubungan dgn pornografi (sodomi, onani, liat buku ato majalh ato nonton film prono?) pls deh ngaca dulu sebelum dukung. mulut sih dukung tp dalam nya gatel!!

Anonymous said...

ga masalah RUU APP, yang bikin masalah itu KORUPSI !!
pakaian orang laen diurusin.. kalo ga suka, ya udah, ga usah diliat, pake kaca mata kuda aja gih.. atawa mendingan ngurus pakaian sendiri aja dah!! setuju..? okee?...
RUU APP itu kerjaan orang yang ga ada kerja di pemerintahan sana!! Kasian deeh lu.. melakukan pekerjaan yang ga penting.
Mendingan jadi House keeper ato Office boy.. wakakakaka...
Nasib, nasib... punya pemerintahan kok goblok yah, ga tau prioritas.
Otaknya dah mampet kesilau duit.
yang penting hadir dan tidur dalam rapat negara, Woy!! Mundur aja gih, mending para bapak2 disana bantuin istri ngebersih2 rumah.. kan lumayan, bisa jadi rumah idaman.. ya gaaa??