Friday, March 17, 2006

RUU APP

Karena Rani nyentil soal RUU APP (lihat komentar di postingku yang berjudul "Walanda"), jadinya aku tergelitik untuk posting dikit tentang topik yang sedang hot ini.

Seperti yang bisa dibayangkan, hampir semua teman Indonesia-ku menyatakan bahwa mereka tidak setuju RUU APP. Tentunya ini berhubungan dengan fakta bahwa aku juga "pemilih" dalam berteman. Aku berteman dengan orang-orang yang "nyambung" sama aku.

Ada beberapa orang yang aku "tahu" (tidak betul-betul kenal) yang mendukung RUU APP. Mereka kebanyakan laki-laki. Dan argumen mereka adalah RUU APP penting karena masyarakat Indonesia sekarang ini sedang terpuruk secara moral dan perlu diatur untuk "kembali" ke tatanan moral yang "benar". Orang-orang ini aku tahu lewat Internet. Biasanya karena mereka me-nyambung-kan-diri lewat link di blog/multiply/friendster.

Aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan pernah bertemu dengan seseorang yang ternyata mendukung RUU ini sampai beberapa hari yang lalu. Aku berkenalan dengan seorang mahasiswa Ph.D di Indonesia yang mendapat short dissertation-fellowship dari pemerintah Amerika Serikat. Dia tidak terang-terangan mendukung RUU APP, tapi dia berpendapat bahwa UU semacam ini perlu. Argumen dia persis seperti argumen di atas. Masyarakat Indonesia terpuruk secara moral dan perlu "diatur". Contoh-contoh yang dia kemukakan: anak-anak dibawah umur mengkonsumsi VCD/DVD porno, VCD/DVD porno dengan mudahnya bisa didapat di jalanan dengan bebas, adegan2 porno ditayangkan dengan semena-mena di TV.

Saat itu komentarku cuma satu. Aku bilang begini: "Oh begitu ya? Kenyataan itu memang memprihatinkan. Tapi apa hubungannya antara konsumsi dan availability produk2 pornografi dengan RUU APP? Apa kalau tidak ada yang berciuman di ruang publik dan semua cewe berpakaian sesuai RUU APP lalu konsumsi pornografi akan berkurang?" Pendapat saya: "Ngga nyambung, deh". Tentu saja pemerintah bisa dan boleh mengatur masalah penjualan VCD/DVD porno atau masalah penayangan hal-hal yang berbau porno di TV agar konsumsi pornografi bagi anak-anak berkurang. Misalnya dengan memberlakukan peraturan yang melarang penayangan program-program khusus untuk orang dewasa sebelum jam 11 malam, mengatur agar penjualan produk2 khusus untuk orang dewasa (VCD/DVD, majalah, dsb) dipusatkan di tempat tertentu secara terbuka (supaya ngga ada yang diam-diam jualan di mana-mana) dan diatur dengan UU tertentu dan denda/hukuman yang berat bagi mereka yang menjual produk kepada anak-anak di bawah umur. Dan ada banyak peraturan lainnya yang bisa diberlakukan dan dikenakan secara langsung pada produksi/konsumsi pornografi. Yang jelas, bagi saya tidak ada hubungan kausalitas antara berpegangan tangan/mencium/berpakaian dengan bahu terbuka/dllsbajr dengan maraknya konsumsi pornografi. Secara logis, tidak bisa ditarik hubungan kausalitas sama sekali.

Sedih dan mengerikan membayangkan bahwa seorang mahasiswa PhD bisa berpikir seperti itu. Jelas yang menjadi dasar argumen bukan lah pemikiran yang logis. Logika out. Ideology a.k.a. identity politics in.

Masalah utama RUU APP adalah asumsi bahwa sumber tindakan2 kriminal seksualitas aka kemerosotan moral adalah "tubuh manusia" a.k.a "tubuh perempuan". Seakan-akan seksualitas seorang manusia (perempuan) adalah sumber segala dosa. Wah, ini sih seperti kembali ke jaman baheula! Dan jelas aturan-aturan seperti ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Yang pasti RUU APP ini dengan jelas mencerminkan upaya-upaya negara dan pihak penguasa untuk mengontrol masyarakat, terutama perempuan. Seperti kata Foucault, di balik hukum yang mengatur seksualitas, adalah keserakahan negara untuk mengontrol nasib dan kehidupan warganegara-nya secara total. Ketika kekuasaan negara menjalar sampai ke ruang yang paling privat, terpangkaslah sudah hak-hak individual warganya.

24 comments:

Wanita Sunda Antar Benua said...

tong hilap 10 april, postingan kanggo wsab nyaaa

ana said...

sepakat Mer! dan ktnya sebenernya UU ttg segala mcm penerbitan majalah porno, VCD, dsb itu sdh ada..tp gak jelas aplikasinya, anyway...ilustrasi ini bs jd bukti perlunya UUAPP atau UU lain ditegakkan!:
"perempuan, duduk di sebuah bus malam, berpakaian lengkap tertutup (krn bus berAC dingin) walau tanpa tutup kepala,tdk memulai pembicaraan sekatapun dgn lelaki di sebelahnya,diam, dan tidur tp ketika tengah malam, dia harus menampar laki2 tak dikenalnya itu krn tangan & pahanya diraba2 oleh lelaki itu"

Anonymous said...

RUU APP ini berkaitan dengan perkembangan & persoalan biologis, mustinya penanggulannya juga segi pendidikan seksualitas , baik mereka yg merasa beragama ataupun yg pengin tahu. Salah sekali kalau sikap terhadap hal-hal 'porno' adalah dengan melempar batu. (berapa juta warga Indonesia yg akan mati kalau RUU ini diterapkan dengan kaku?)

Anonymous said...

Obyeknya bukan hanya perempuan ! Coba baca dulu RUU APP baru kasih komentar.
Laki-laki kalau telanjang juga bakal kena hukum.

Berika dukungan di http://www.petitiononline.com/ruuappri/petition.html

dan kunjungi http://ruuappri.blogsome.com/

Myr said...

org yg logikanya ga nyambung itu PhD nya mesti di-uji skali lagi kyknya. coba suruh doi bikin disertasi baru yg pro UU AAP...ilmiahnya di mana? sikat rame2 :))

oliet said...

RUU APP, sepertinya dia sekaramng sedang berlomba arus protesnya dengan RUU ketenaga kerjaan, dua-duanya sama saja isu populis..maka jangan sampai isu populis yang mungkin akan banyak mengundang simapti itu dipergunakan dalam kepentingan politis oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
selama wacana yang berkembang untuk pencerdasan bangsa maka saya sepakat dan mendukung secara penuh.

Anonymous said...

Hina, kotor, nista
Perempuan, wanita, boneka
Rambut dan kulit hanyalah dosa

Ayah berkata,
'Nak, kau hanyalah seorang gadis
namun dibalik bajumu ada sesuatu yang najis
tutupilah dari mereka yang mengintip berbaris
atau orang akan mengecammu dengan sadis.'

Si Gadis meringis tertahan,
'Ayah, aku sudah bukan perawan
sejak aku berumur delapan
walau kain selalu melekat dibadan
tapi ternyata kain tak dapat menghentikan paman.'



Okay....
so why do women have to always be the one who has to hide all her mighty powers to perverse men?

Anonymous said...

kenapa sih pada ribut menolak ruu app. biar di lolosin aja toch elu nggak ada ruginya. emang gak pingin indonesia bersich ya?

Anonymous said...

Pedoman Penghayatan Pornoaksi Pornografi Perselingkuhan Pelecehan Persetubuhan - topik populer yg terus dipersoalkan.
Kapan bekerja untuk Penyediaan lapangan Pekerjaan?
Dewan Pornoaksi Rakyat? Dewan Pekerjaan Rakyat?

Anonymous said...

Legal Opinion: Urgensi RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi

Tim Pengajar FHUI -Depok
Fatmawati, SH. MH.
Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si.
Yetty Komalasari Dewi, SH. M.Li.

Dalam ilmu hukum dipelajari tentang kaedah hukum (dalam arti luas). Kaedah hukum (dalam arti luas) lazimnya diartikan sebagai peraturan, baik tertulis maupun lisan, yang mengatur bagaimana seyogyanya kita (suatu masyarakat) berbuat atau tidak berbuat. Kaedah hukum (dalam arti luas) meliputi asas-asas hukum, kaedah hukum dalam arti sempit atau nilai (norma), dan peraturan hukum kongkrit.

Asas-asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, merupakan latar belakang peraturan hukum konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Sementara itu, kaedah hukum dalam arti sempit atau nilai (norma)
merupakan perumusan suatu pandangan obyektif mengenai penilaian atau sikap yang seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang atau dianjurkan untuk dijalankan (merupakan nilai yang bersifat lebih kongkrit dari asas hukum).

Berkaitan dengan RUU Pornografi dan Pornoaksi, berdasarkan argumentasi yuridis (perspektif ilmu hukum), maka RUU ini memiliki dasar pembenar sebagai berikut:

1. Berdasarkan asas Lex Specialis Derogat Legi

Generalis, maka RUU ini nantinya akan berlaku sebagai hukum khusus, yang akan mengesampingkan hukum umum (dalam hal ini adalah KUHP) jika terdapat pertentangan diantara keduanya. Hal ini sudah banyak terjadi dalam UU di R.I., sebagai contoh adalah UU Kesehatan sebagai lex specialis (hukum yang khusus) dengan KUHP sebagai lex generalis (hukum yang umum). Dalam Pasal 15 ayat
(1) UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan diatur perihal diperbolehkannya aborsi atas indikasi medis, yaitu dalam keadaan darurat yang membahayakan jiwa ibu hamil dan atau janinnya. Berbeda dengan UU Kesehatan, KUHP sama sekali tidak memperkenankan tindakan aborsi, apapun bentuk dan alasannya. Artinya dalam hal ini, jika terjadi suatu kasus aborsi atas indikasi medis
(seperti diatas), berdasarkan asas Lex Specialis derogate Legi Generalis, maka yang berlaku adalah UU Kesehatan dan bukan KUHP;

2. Berdasarkan asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori

Maka RUU ini nantinya akan menjadi hukum yang disahkan belakangan, yang akan menghilangkan hukum yang berlaku terlebih dahulu (KUHP) jika terjadi pertentangan diantara keduanya.

Sedangkan berdasarkan argumentasi logis, maka RUU ini dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

* Pornografi dan Pornoaksi yang marak belakangan ini tidak saja membawa korban (victim) orang dewasa tetapi juga anak-anak. Dalam kaitan ini, UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 tidak menyinggung sedikit-pun tentang masalah pornografi anak (child-pornography). Namun mengatur (senada dengan Convention on the rights of the Child 1989) bahwa anak wajib dilindungi dari
‘bahan-bahan dan material’ yang illicit dan membahayakan perkembangan jiwa dan masa depannya. Pornografi adalah satu bentuk illicit materials yang
dapat membahayakan perkembangan jiwa anak. Oleh karena itu, diperlukan suatu dasar hukum untuk melindungi anak-anak dari masalah pornografi.
* UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, tidak memiliki klausul yang cukup melindungi pers dan khalayak dari penyalahgunaan pornografi.
* UU tentang Penyiaran No. 32 tahun 2002 juga tidak banyak mengatur dan melindungi khalayak penyiar dan pemirsa dari penyalahgunaan pornografi dan pornoaksi.
* Secara fitrah manusia memang memiliki kebutuhan seksual dan tidak ada seorangpun yang berhak mengambil hak dasar ini. Namun demikian, bagaimana menggunakan kebutuhan seksual ini agar tidak memberikan dampak yang negative terhadap masyarakat luas, tentu saja perlu diatur. Sebagai perbandingan, USA yang memiliki nilai-nilai budaya yang cenderung lebih ‘permissive’ dibandingkan Indonesia, misalnya, memiliki Child Obscenity and Pornography Prevention Act of 2002. Di Inggris ada Obscene Publications Act 1959, dan Obscene Publications Act 1964 yang masih berlaku sampai sekarang, yang mengatur dan membatasi substansi atau gagasan dalam media yang mengarah kepada pornografi.

Di dalam sistem hukum Civil Law (European Continental), UU berperan dalam pembentukan hukum. Salah satu tujuan pembentukan hukum (UU) adalah untuk
menyelesaikan konflik yang terjadi diantara anggota masyarakat (pemutus perselisihan). Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa seiring dengan kemajuan zaman, kehidupan masyarakat-pun mengalami perubahan. Oleh karenanya, hukum-pun harus mengikuti perubahan/perkembangan masyarakat agar hukum mampu menjalankan fungsinya tersebut.

Artinya, jika hukum tidak diubah sesuai dengan perkembangan masyarakat-nya, maka hukum menjadi mati dan tidak mampu mengatasi masalah sosial yang terjadi/muncul dalam suatu masyarakat. Masalah pornografi dan pornoaksi mungkin dulu belum dianggap atau dinilai penting, namun demikian beberapa tahun belakangan ini, seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informatika, masalah tersebut telah memberikan dampak social yang sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia.

Dalam kaitannya dengan RUU ini, walaupun menurut sebagian orang masalah
pornografi dan pornoaksi dapat diselesaikan oleh KUHP khususnya pasal 281 dan 282, namun apabila dicermati sebenarnya pasal-pasal tersebut pun masih memiliki
beberapa kelemahan, yaitu tentang kriteria kesusilaan dan tentang ancaman hukuman. Kedua-nya dapat dijelaskan sebagai berikut:

* Kriteria Kesusilaan. KUHP tidak memberikan definisi atau batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan ‘kesusilaan’. Tentu saja hal ini menyebabkan terjadinya ‘multitafsir’ terhadap pengertian kesusilaan, dengan kata lain, kapan seseorang disebut telah bertingkah laku susila atau asusila (melanggar susila). Terjadinya penafsiran yang berbeda terhadap suatu ketentuan dalam UU seharusnya tidak boleh terjadi karena ini menyebabkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, jika RUU Pornografi dan Pornoaksi justru memberikan pengertian
dan batasan yang lebih jelas atau detail, seharusnya secara logis hal ini dapat dibenarkan. Logikanya, suatu peraturan yang lebih jelas atau detail justru akan menghindari terjadinya ketidakpastian hukum dan menghindari implementasi yang sewenang-wenang dari aparat penegak hukum (non-arbitrary implementation).
Dan jika kepastian hukum justru dapat tercapai dengan adanya RUU ini, maka seharusnya kita mendukungnya.
* Ancaman Hukuman. Ancaman hukuman yang terdapat pada pasal 281 dan 282 KUHP sangat ringan. Kedua pasal tersebut yang dianggap oleh sebagian orang sudah cukup untuk mengatasi atau mengantisipasi masalah pornografi dan pornoaksi, hanya memberikan maksimal hukuman penjara 2 tahun 8 bulan dan maksimal denda Rp. 75.000 (lihat pasal 282 ayat 3). Jika tujuan dijatuhkan-nya hukuman adalah untuk mencegah orang untuk melakukan perbuatan tersebut, jelas hukuman maksimal penjara dan denda seperti diatas (2 tahun 8 bulan dan 75.000), tidak akan memberikan dampak apapun pada pelakunya. Ancaman hukuman tersebut tidak memiliki nilai yang signifikan sama sekali untuk ukuran sekarang.

Berdasarkan paparan di atas, sebenarnya RUU APP ini memiliki cukup legitimasi baik dari sisi yuridis maupun sosiologis. Hanya saja, disarankan untuk lebih memperbanyak atau memperkuat argumentasi yuridis bahwa RUU ini memang dibutuhkan walaupun telah diatur secara tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan (argumentasi kelebihan RUU ini dibandingkan pengaturan
yang telah ada). Sebagai contoh, UU Kesehatan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Disamping itu ada juga UU KDRT, yang sebenarnya secara substansi telah diatur dalam KUHP, tetapi toh dapat diberlakukan UU KDRT karena memiliki argumentasi logis yang merubah kekerasan dalam rumah tangga dari delik aduan (dalam KUHP) menjadi delik biasa (dapat dilaporkan oleh siapa saja yang melihat atau mengetahui peristiwa tersebut).

Kemudian, harus diakui bahwa ada beberapa rumusan yang belum ‘pas betul’ dengan tujuan pembentukan RUU ini, yaitu antara lain rumusan/ definisi tentang
‘pornoaksi’. Karena dalam pelbagai literature agak sulit secara legal formal untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ‘pornoaksi’. Sedangkan, definisi ‘pornografi’ sudah lumayan ter-cover dalam RUU APP, di –mix dengan definisi pada UU sejenis di negara lain dan encyclopedia. Maka, suatu studi yang lebih kritis tentang ‘pornoaksi’ amat perlu dilakukan.

Untuk keberlakuan RUU APP ini, dapat mengikuti metode pemberlakuan UU Lalu Lintas (penggunaan seat-belt), dimana diberikan cukup waktu untuk sosialisasi RUU
ini, atau masa transisi, dan setelah sekian tahun (misal 2 atau 3 tahun), baru-lah RUU ini diberlakukan secara penuh.

Wilayah Perdebatan dan Kontroversi

Selama ini wilayah perdebatan dan kontroversi yang paling banyak diungkap oleh para pengkritisi RUU APP ini adalah :

* Apakah pornografi dan pornoaksi adalah issue public atau issue privat yang berarti termasuk ranah publik-kah atau ranah privat?
* Apakah pornografi dan pornoaksi ada dalam wilayah persepsi yang berarti masuk dalam ranah moral dan agama (yang berarti pelanggaran terhadapnya hanya dapat dikenakan sanksi moral atau sanksi agama) ataukah masuk dalam ranah hukum public dan kenegaraan yang berarti dapat dikenakan sanksi hukum yang mengikat dan memaksa (sanksi pidana).
* Apakah pelarangan terhadap pornografi dan pornoaksi adalah suatu bentuk pelanggaran HAM terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan pers ataukah
justru perlindungan terhadap pers yang sehat dan edukatif dan perlindungan terhadap anak dan khalayak penikmat pers dan media.
* Apakah pelarangan terhadap pornografi atau pornoaksi adalah suara dari mayoritas masyarakat ataukah semata-mata ‘pemaksaan’ issue dari ‘kelompok-kelompok tertentu’ saja atau bahkan sebagai ‘pintu masuk pemberlakuan syari’at Islam di Indonesia’?
* Apakah pornografi memang harus diatur dengan Undang-Undang, atau cukup diserahkan pada UU yang ada saja (jawabannya ada di atas).
* Apakah pelarangan pornografi dan pornoaksi tidak akan menimbulkan viktimisasi terhadap perempuan ataukah malah menimbulkan viktimisasi perempuan?

Menurut hemat kami, keberatan-keberatan tersebut harus disikapi dengan proporsional. Ada memang ranah yang harus diseimbangkan, bahwasanya pelanggaran pornografi misalnya tidak boleh sekali-sekali melanggar hak anak dan perempuan. Bahwasanya pornografi disini aktornya adalah laki-laki dan
perempuan, tidak hanya perempuan, sehingga kekhwatiran terhadap viktimisasi terhadap perempuan mestinya tak usah terjadi. Bahwasanya pornografi memang harus diatur dengan UU karena ketidakdigdayaan UU yang ada. Juga, karena di negara-negara barat saja pornografi memiliki pengaturan tersendiri. Dan,
bahwasanya RUU APP ini bukan agenda sektarian kelompok-kelompok tertentu saja (apalagi sebagai pintu masuk Syari’at Islam seperti selama ini dikhawatirkan
khalayak penolak dan pengamat asing), melainkan lahir dari suatu kebutuhan untuk menciptakan media yang sehat dan edukatif disamping sebagai legislasi yang menjamin perlindungan terhadap masyarakat, utamanya anak-anak dan kaum perempuan dari penyalahgunaan pornografi dan pornoaksi.

Yang terakhir, suatu RUU semestinya harus mencerminkan keadilan dan kepastian hukum (justice and certainty of law), maka suatu studi mendalam diiringi
proses penyusunan yang aspiratif (akomodatif terhadap suara-suara dan kebutuhan dalam masyarakat maupun pemerintah) sudah semestinya dilakukan.
Wallahua’lam

Depok, 8 Maret 2006

Disclaimer : Legal opinion ini adalah pendapat para pengajar tersebut di atas dan tidak mewakili institusi

Anonymous said...

hmm mba saya pikir cermati dr hati nurani yg paling dalam deh ini ga maunya atow menolaknya krn takut mba ga ada kerjaan or apa? or takut tersingkirkan? aku pikir justru dgn adanya RUU ini akan membuat mba jg sbg perempuan di hargai ,klo ga setuju duduk bersama mana yg ga setujunya ga usah menghujat org yg yg P.hd ..mba aja yg bukan P.hd pikirannya masih kek gitu ..bukan kan ?hanya sbg....(isi aja sendiri titik2nya) trus dibilang P.hd hrs diuji lg disertasinya apalgi mba yg bukan P.hd berapa kali hrs diuji ?? sory ikut menghujat sbb untuk memberi pelajaran berharga dalam mebuat jurnal....ok

Patricia Astrid said...

ihik yang komentar di atas gua kok nggak tahu kalo elu tuh PhD, cumlaude lagi ya hihi ... gua setuju sama pandangan elu, biarkan pemerintah mengatur konsumsi, tapi nggak usah refot sama gaya hidup orangnya. Lha di discovery gua pernah liat orang yang idup di negara yang diatur2 gitu, dalam bajunya malah pake yang serba terbuka, rada2 hypokrit kata gua ...

Makasih banyak buat supportnya Mer, kemarin di Belanda artinya ya, waah gua lewat nggak tahu, baru diconnect nih sih internet !

Myr said...

utk sang anonoh eh..anonim (2:52 am)

anda preaching panjang lebar ttg moral dan hukum tapi ga berani posting identity? jangan2 bagi anda personal identity jg termasuk pornografi? :)

emang anda tau saya? silakan uji kalau berani. mau di mana? di sini, di blog saya, japri? di tempat umum aja ya biar lebih obyektif. syaratnya cuma satu: your true identity. saya ngga meladeni diskusi dg para pengecuts

informasi penting:
saya ngga tinggal di indonesia, dan mer juga, so samasekali tidak tersentuh RUU yg anda banggakan itu, apalagi sampai mesti kehilangan job segala..hehehe! masih perlu dibahas titik2nya?

ngomong2 soal job..ya selamat nge-job aja mengasong RUU ini. manipulasi human right, human freedom, politisir semua itu atas nama moral.

PhD? sistem pengujian anda seperti apa? saya lebih percaya orang2 yang mampu melihat esensi dan berdiri di luar sistem daripada bunch of airhead PhDs. the real PhDs on planet bisa dihitung dg jari.

rini said...

setuju banget mer. kenapa juga mesti cewek yang bertanggung jawab atas moralitas semua orang. di arab aja, yang cewek2nya kurang tertutup gimana, tingkat perkosaan termasuk yang tertinggi di dunia. belum ngomong di afghanistan di bawah kekuasaan taliban ya. banyak sekali lho perkosaan yang nggak dilaporin.

untuk mbak/mas anonim (8:24), mungkin anda yang harus baca baik2 ruu app-nya serta mengikuti perdebatan orang2, supaya jelas apa yang diperjuangkan orang2 yang kontra. Dan juga untuk anonym (9:13) (ini orang yang sama bukan?), jangan berpikir Indonesia akan langsung 'bersih' kalo uu ini diterapkan. persoalan bangsa ini nggak sesederhana jalan pikiran anda.

Saya setuju banget dengan myr (halo myr, apa kabar?), lebih baik menilai orang dari esensinya, bukan dari gelarnya.

Myr said...

alo rin, kabar baik..hehehe..pa kabar juga say? legitimasi formal bikin si anonoh di atas silau rupanya :) gimana coba, padahal PhD = Doctor of Philosophy. metoda apapun yg dipakai jika org2 tsb GAGAL melihat ESENSI, they're LOOSER.

ngga usah berlindung dibalik azas2 hukum kalo ngga ngerti prinsip yurisprudensi-nya, sungguh norak, tdk cerdas, dan malah mengaburkan inti masalah di mata orang awam (kecuali jika anda penganut prinsip "kalau bisa diperumit kenapa mesti dipermudah?").

be smart, KISS !! - Keep it Simple Stupid :))

seorang teman lama, jaman duluuu bgt, menjwb pertanyaan saya kenapa dia pilih bidang hukum: y.i karena mencari KEADILAN. sayang..dia kecewa karena sistem hukum yang dia temui hanya berorientasi pada KETERTIBAN, which is bukan keadilan yang sesungguhnya.

btw..mer, rin, temen2 yg lain, out of topic, gue nemu artikel bagus nih


http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=410

hanan said...

sepertinya yang anda tulis itu bukan jurnal. gak ilmiah. Tentu saja ruu app itu sangat ilmiah, bayangkan, bukan hanya perempuan yang diatur, tapi laki-laki juga. Coba anda renungkan, seandainya anda di indonesia, memakai pakaian yang "hot" lalu ada seorang laki-laki yang berlaku tak wajar kepada anda, apa anda senang? lalu jika ada seorang laki-laki yang memancing hal-hal tidak wajar, lalu merasa dilecehkan, apa yang anda lakukan? melaporkannya? atau apa? seandainya ruu app ini diterapkan, malah akan melindungi anda atau siapapun dari perbuatan tak senonoh. Saya fikir bukan masalah Phd atau tidak, toh siapapun yang memiliki hati, tanya deh ke hati sendiri, apa yang akan anda lakukan? jika sema anda atasnamakan dengan kebebasan berekspresi, hak azazi manusia, dll, maka jika terjadi tindakan asusila, tidak perlu marah, toh pemerkosaan juga dianggap hak azazi manusia, ya toh? lantas, dengan adanya ruu app ini, bisa menjadi rambu-rambu tidak seenaknya saja. Anda punya kebebasan, tapi anda lupa bahwa di dalam kebebasan anda, ada pula kebebasan orang lain. Saya seorang wanita. dan saya sangat senang ruu app ini diberlakukan. karena berarti wanita akan terangkat derajatnya, kerena dilindungi. kalau anda? saya tak tahu itu. apalagi anda tidak tinggal di indonesia, apa anda tahu beribu kasus pelecehan seksual terahdap laki dan wanita semakin banyak? saya fikir anda tak perduli dengan itu, karena anda tak memikirkan itu. coba kalau anda punya anak, anak anda diperlakukan secara tidak senonoh, anda mau mengadu ke siapa? wong katanya itu hak azazi manusia, jadi ngapain diributin? nah loh?salam kenal. saya evy dari medan

Anonymous said...

setuju dengan mba Evy....lagian lucu kasi jurnal ....trus kasi komen sama yg masuk ke komennya...trus tergelitik jg neey mba Evy saya jg dengan kt2 Phd nya bisa dihitung dgn jari, trus mungkin mba MEr ini merasa bangga diri termasuk org yg bisa dihitungnya mungkin kali ya mba Evy...sehingga bisa dgn lapang dada dan membusungkan dada membuat jurnal yg merasa ilimiah ...apalagi bilang dgn bangganya ada di luar indo , hihihi ga liat kalee yg Phd bukan dia aja dan mungkin yg dia liat kehebatan dirinya lupa melihat di dunia belahan lain msh banyak Phd dr Indo jg ga bisa dihitung jari ,makannya mba Mer jgn liat disekeliling aja jd keitung ama jari ...*gubrag*

Anonymous said...

ihi iya setuju mba yg komen diatas hihihi beneran lucu sampe ngomong dgn gagahnya "ayo uji saya klo berani" hmm terkesan klo memang hanya Ny Mer aja yg pinter dan Phd ya hmmmm ..sayang justru blio yg Phd kok ngomong kek bukan Phd, saya bukan setuju ga setuju RUU tp saya ga suka cara komennya neey ...

Anonymous said...

Coba mikir mer, di tv seringkali diberitakan seorang kakek tega mencabuli anak ingusan. Pasalnya tuh kakek habis nonton film biru. Atau ga pernah nonton berita kriminal ya. Bukan hanya itu seorang ayah bisa memperkosa anak kandugnya gara-gara habis nonton vcd porno, atau malah ada juga yang karena habis nonton pertunjukkan ngebor, yang begitu ga terhitung lagi, udah sering. Lalu apa ga bisa dibilang punya bungan kasalitas, ya jelas adalah. Maraknya porografi jelas ada hugungannya dengan tindak kekerasan atau peleceha seksual. Sa kira kita bisa membayangkan bila hal-hal sepeeti itu terjadi ma kita atau keuarga kita, sa yakin baru nyesal menolak RUU ini. Memang sih RUU ini tidak menjamin tapi paling tidak bila sudah disahkan nanti bisa menjadi alternatif pencegahan.RUU ini hanyala salah satu dan perlu didukung oleh hal lain masih banyak yang lain misalnya pendidikan. dan sa kira RUU ini komperehensif tidak sekedar mengatur berapa senti dari paha rok yang harus dipakai oleh seorang wanita, tapi menyangkut banyak hal. Lagian yang merusmuskan ini bukan orang-orang konyol. Dari redaksi kalimatmu aja kayaknya kamu setuju tu dengan aksi berciuman/bercumbu di keramaian. Lalu apa kamu pikir orang ngebor kayak inul tuh seni, sa kira ga banget. Apa sih cuman pantat yang diliuk2kan, menurut saya itu seni rendah coz bukan merdunya suaranya atau kualitas syairnya tapi ragawi yang bisa merangsang birahi omongkosong kalau ada yang bilang itu biasa.Kalau dia laki2 normal pastilah kecual mati nafsu. Klo bisa kasi saran jangan sok pintar mungkin aja kamunya ga bisa Ph.D, ela wong sarjananya stengan mati..hehehe. Finally meski kita beda pendapat your writing must be appreciated.

bhinneka tunggal ika said...

Menurut hemat saya RUU APP yg ada sarat unsur SARA. Tapi saya tidak mau berargumen tentang itu, karena pada dasarnya setiap orang punya keyakinan moral yang berbeda.

Saya rasa tidak ada yang tidak setuju bahwa pikiran cabul adalah sesuatu yang tidak baik. Namun rancangan UU APP masih jauh dari sempurna, proses perancangannya juga masih amburadul, sehingga hasilnya juga sangat tidak layak untuk jadi undang-undang. Penggunaan kata pornografi bisa jadi tidak tepat, karena apa arti kata yang sebenarnya tidak jelas. Di RUU APP dijelaskan bahwa 'Pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika. '. Dari sini dapat diartikan bahwa selama suatu hal tidak 'mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/ atau erotika', berarti hal tersebut bukanlah suatu bentuk pornografi. Pornoaksi juga dijelaskan sebagai 'perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika di muka umum'. Sekali lagi, jika tidak ada unsur eksploitasi berarti perbuatan tersebut bukanlah bentuk pornoaksi.

Dengan definisi diatas, tindakan seorang ibu yang sedang menyusui anaknya bukanlah suatu bentuk pornoaksi, karena jelas tindakan tersebut merupakan bentuk kasih sayang seorang ibu, dimana sama sekali tidak ada unsur seksualitas. Jika aktivitas tadi difoto dan dimuat dalam surat kabar untuk kolom berita 'Kasih sayang ibu', dimana tidak ada niatan untuk meng-eksploitasi seksual, kecabulan, dan erotika; berarti hal tersebut tentunya juga bukan suatu bentuk pornografi. Permasalahannya, dalam RUU APP sang ibu tadi dapat dijerat dengan pasal anti-pornoaksi, dimana dijelaskan 'Setiap orang dewasa dilarang mempertontonkan bagian tubuh tertentu yang sensual', yang mana dada wanita termasuk bagian tubuh yang sensual. Padahal, penjelasan arti pornoaksi diatas jelas jelas berkata bahwa unsur eksploitasi itu sangat penting bagi penentuan porno-tidaknya suatu hal. Dari sini kita bisa melihat bahwa RUU APP masih jauh dari peraturan yang konsisten dan adil.

Para pendukung RUU APP mungkin akan berkata, 'oh, itu kan hanya masalah kata-kata. Meskipun RUU tersebut mengandung kata-kata 'eksploitasi', arti yang dimaksud adalah 'mengandung''. Jadi Pornografi sebenarnya berarti 'Pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengandung seksual, kecabulan, dan/atau erotika'. Nah, kedengarannya ini jauh lebih cocok kan? Tidak juga. Kalau interpretasi ini yang dipakai, berarti pasal 4 akan berbunyi 'Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengandung daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa'. Jika saya menggubah lagu dengan judul 'anatomiku', dimana liriknya menyebutkan satu persatu bagian badan manusia (contoh lirik: kepala rambut mata hidung bibir , dsb), saya akan terjerat RUU APP. Kenapa? Karena lirik lagu saya pasti akan mengandung bagian-bagian tubuh yang dianggap sensual. Disini saya tidak akan menyebutkan unsur eksploitasi, karena tadi kita telah setuju untuk menggunakan arti mengandung. Karena lagu saya tidak bertujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu dan pengobatan gangguan kesehatan; 'produk pornografi' saya tidak termasuk dalam pengecualian. Ironisnya, bukan saya saja yang akan terjerat pasal 4 tersebut. Bagian penjelasan RUU APP secara eksplisit menjabarkan bagian tubuh mana saja yang dianggap sensual. Tidak berbeda dengan lirik lagu diatas. Bila RUU tersebut menjadi UU, berarti RUU APP otomatis akan menjadi sebuah 'produk pornografi'. Dan karena tujuan UU APP juga bukan untuk gangguan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, jadi pengecualian juga tidak berlaku. Undang-undang tersebut akan dijerat dengan dirinya sendiri. Suatu yang aneh, bukan? Kalaupun ditambahkan suatu pasal untuk mengecualikan UU tersebut, keadaannya masih akan terasa janggal. UU APP adalah suatu produk pornografi yang ditujukan untuk

'a. Menegakkan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang beriman dan bertakwa dalam rangka membentuk masyarakat yang berkepribadian luhur kepadaTuhan Yang Maha Esa.'

b. Memberikan perlindungan, pembinaan, dan pendidikan moral dan akhlak masyarakat'

Untuk melengkapi keanehan pasal perkecualian, jurnal medis yang mengandung gambar badan manusia secara hukum menjadi 'produk pornografi', meskipun dikecualikan dari hukuman. Tentu para dokter tidak akan merasa gembira jika dibilang sebagai pengkonsumsi materi pornografi secara reguler.

Yang paling gila adalah pengecualian bagi produk produk yang ditujukan untuk 'pengobatan gangguan kesehatan'. Dengan dalih 'gangguan kesehatan', saya bisa saja mendapatkan surat rekomendasi dari dokter dan secara aman mengkonsumsi produk produk pornografi sejati (bukan dalam definisi APP yg rancu). Saudara sekalian pikirkan, susah atau tidak untuk mendapatkan rekomendasi?

Pada akhirnya, apa hasil yang kita dapat jika RUU APP tadi disahkan? Secara moral, tidak ada sama sekali. Siapa saja hanya butuh berkunjung ke dokter, mengeluh memilik gangguan kesehatan tertentu, dan setelah itu bebas mengkonsumsi produk pornografi. Bahkan negara secara hukum akan merestui tindakan tersebut. Di lain sisi secara hukum hasil RUU APP adalah kerancuan yang tidak terbatas, dimana definisi moral dimata hukum menjadi tidak jelas. Belum lagi dampak bahwa RUU APP juga menciptakan jurang jurang antar suku,ras, dan agama yang baru. Sebagai orang Indonesia yang cinta negara, saya tidak tega jika RUU APP disahkan.

ichisan said...

wah2 kayanya perdebatan ttg RUU APP ini jd makin meluas, sampe masalah gelar segala...tp menurutku lebih setuju sama mba mer ini,sebelum aq baca isi dr RUU itu aq mendukung adanya RUU APP tapi setelah baca draftny pendirianqu jd berubah, malah sangat2 ga setuju..krn pendapatku sama persis kaya mba mer itu
Oklah yg diatur adalah perempuan dan laki2,tapi yg menjadi awal niat jahat org itu kan subyeknya,sekarang cth klo mislny pakaiannya ketutup semua n dia ga ngapa2in,tp kmd ada cow yg liat trus horny..yg salah cewnya atw cow itu yg pikirannya ga bener?Apa ada jaminan klo RUU APP itu disahkan kjhatan jd berkurang?jawabnya ga menjamin,semua itu tergantung individu msg2 sekarang masg2org bertanggung jawab dgn dirinya sendiri,jgn salahkan orang lain.Sejalan dgn mba mer lbh baik UU APP itu yg mengatur ttgs egala yg porno2 itu lbh baik aja,cth ttg penerbitan majlah n buku2 sejenis,diberantas kek,pelarangan terbitnya playboy klo ga sesuai dengan moral bangsa kek,dr pada ngatur ttg cara berpakaian n perilaku warga negaranya.Atw lbh baik mebuat uu perlindungan thd perempuan dimana sanksinya yg lbh tegas lagi.
That's all

A Ahmad said...

Sebagai bahan pertimbangan diskusi RUU APP agar lebih berbobot silakan kunjungi

(http://www.freewebs.com/am2000/pornografi/tjruuapp.html)

A Ahmad said...

Sebagai bahan pertimbangan diskusi RUU APP agar lebih berbobot silakan kunjungi

Tanya Jawab RUU APP

Anonymous said...

well, ini lah contoh hipokrit nya orang-orang "-yangmerasalebihmodern,demokrat,
openminded-wannabe"
udeh tahu kita menganut demokrasi, ya pasti majority yang menang lah. Ga usah neko-neko lagi.Kalau masih mau memaksakan kehendak minority, ya engga bisa lah.....
pantas lah kau tolak RUU APP, muke aja kayak pecun seh HAHAHAHAHAH